PALU, TONAKODI- Banyak harapan hadir dalam benak masyarakat dari berbagai kalangan, salah satunya hadir dari kalangan akademisi menyoal pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.
Pilkada adalah nuansa yang politis, dan kandidat pun hanya dua, antara pasangan calon (paslon) nomor urut 1 dan nomor urut 2. Tentunya berbeda nuanasa pilkada sebelum covid dan nuansa pilkada masa pandemi saat ini. Perbedaannya ada beberapa hal, termasuk protokol kesehatan dan seterusnya. Pilkada adalah ajang pesta rakyat dimana nilai-nilai demokrasi adalah penghargaan terhadap hak-hak suara rakyat yang harus di junjung.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FSIP) Universitas Tadulako (UNTAD), Prof. Dr.Muhammad Khairil, M.Si pada selasa (20/10/2020) mengatakan, dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kemungkinan ada penurunan pemilih. Karena melihat situasi covid-19, tetap akan ada orang tertentu yang khawatir terkait penyebaran covid-19 ketika berlangsungnya pilkada.
Pilkada dan omnibus law adalah dua hal yang berbeda. Dalam konteks omnibus law, menurutnya tidak ada pengaruh karna ini bagian dari prodak undang-undang (UU) yang dihasilkan dari proses-proses penyaringan aspirasi masyarakat. Keduanya adalah hal yang berbeda, sehingga menurutnya tidak ada kaitan yang berlebihan antara UU cipta kerja dengan pelaksanaan Pilkada.
“saya berharap kita dapat menyukseskan seluruh proses demokrasi kita melalui proses pilkada dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan, tidak perlu saling menyebar fitnah, mengkritik boleh tapi konstruktif memberikan solusi,” sebutnya.
Masyarakat kita adalah masyarakat yang cerdas, bisa memilah mana kulit mana isi. Yang perlu ditekankan bahwa kualitas kandidat itu tidak ditentukan seberapa banyak uang yang mereka miliki, tapi seberapa banyak mereka memberikan manfaat dan konstruk pencitraan yang positiif di masyarakat.
Selain itu, Khairil juga berharap siapapun yang terpilih menjadi gubernur, kedepan harus memprioritaskan program pendidikan. Diantaranya, masih banyak anak-anak putus sekolah, banyak anak-anak masih harus hidup di jalanan demi sesuap nasi, termasuk sarana pendidikan yang harus terus ditingkatkan.Terkait di Perguruan Tinggi, harus ada sinergi antara akademisi dan birokrat. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) harus berbasis pendidikan.
“Siapapun yang terpilih ke depan maka mereka putra terbaik yang harus kita dukung bersama. Proses politik bukanlah ajang kita saling menebar kebencian tapi merajuk asa bersama untuk sulteng yang lebih baik,” tegasnya.ALDA-JW RESPECT
