PALU, TONAKODI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memaparkan capaian signifikan Program BERANI Sulawesi Tengah dalam memacu pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur pada Senin (06/07). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bappeda ini bertujuan menunjukkan transparansi publik atas kebijakan prioritas Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Renny Lamadjido yang telah berjalan sejak awal 2025.
Wakil Gubernur dr. Renny Lamadjido menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara nyata. Pemerintah sengaja melibatkan media massa guna memastikan informasi mengenai perkembangan berbagai sub-program prioritas tersampaikan secara luas dan objektif kepada publik.
“Teman-teman wartawan adalah ujung tombak kami. Kalau memang ada yang masih kurang, silakan disampaikan. Kami terbuka terhadap kritik dan masukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” kata dr. Renny Lamadjido, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
Sektor pendidikan menjadi prioritas utama melalui sub-program BERANI Cerdas dengan alokasi anggaran mencapai Rp351 miliar pada tahun 2026. Dana jumbo tersebut digunakan untuk membiayai beasiswa mahasiswa dari jenjang S1 hingga spesialis, serta pemberian BOSDA bagi SMA, SMK, dan SLB di seluruh wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Firmanza, merinci bahwa kuota beasiswa terus meningkat hingga menjangkau hampir 50 ribu mahasiswa. Program BERANI Sulawesi Tengah ini juga mencakup subsidi biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu, pengadaan seragam sekolah gratis, hingga penyediaan internet Starlink untuk sekolah di daerah terpencil.
“Anggaran Rp351 miliar ini merupakan upaya Bapak Gubernur untuk mengentaskan kebodohan sekaligus kemiskinan. Fondasi membangun peradaban Sulawesi Tengah adalah pendidikan,” kata Firmanza, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.
Di sektor kesehatan, Program BERANI Sulawesi Tengah fokus pada perluasan jaminan layanan kesehatan melalui skema integrasi BPJS dan Non-JKN. Hingga Juni 2026, realisasi anggaran kesehatan telah mencapai Rp52,4 miliar untuk membantu masyarakat dalam segmen Pekerja Bukan Penerima Upah serta korban kekerasan yang tidak ditanggung asuransi reguler.
Sementara itu, konektivitas wilayah diperkuat melalui BERANI Lancar yang menangani 57 ruas jalan dan 10 jembatan dengan anggaran reguler Rp208,98 miliar. Pemerintah juga menerapkan kontrak tahun jamak senilai Rp604,82 miliar untuk menjamin keberlanjutan pembangunan jalan provinsi guna mendukung distribusi logistik dan ekonomi lokal.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, Faidul Keteng, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini berorientasi pada pembukaan akses wilayah terisolasi. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan pusat ekonomi baru serta mempermudah akses masyarakat menuju fasilitas pelayanan publik di berbagai kabupaten.
