PALU, TONAKODI – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, meluapkan kemarahan pada 29/06 akibat rendahnya Realisasi Dana Dekonsentrasi dari APBN yang baru menyentuh angka 25 persen.
Dana sebesar Rp 55,5 miliar yang tersebar di 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini terancam ditarik kembali ke pemerintah pusat jika tidak segera digunakan secara maksimal.
Reny menyoroti sikap para kepala dinas yang terkesan menutupi hambatan kerja dan hanya melaporkan masalah saat kondisi sudah mendesak atau sulit ditangani.
“Mohon perhatian bapak dan Ibu-Ibu kepala OPD segera dilaporkan ke ibu Sekprov anggaran Dekonsentrasi dan pembantuan dari APBN ini ya, jangan lagi diam-diam,” kata Reny A. Lamadjido, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
Pemerintah provinsi mendesak seluruh jajaran meninggalkan pola kerja seremonial demi mengejar Realisasi Dana Dekonsentrasi agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
“Kalau sampai ada sisa anggaran dari dana dekon dan pembantuan ini akan ditarik kembali oleh pusat dan disimpan di rekening khusus,” ujar Teddy Suhartadi Permadi, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah.
Dari data yang dipaparkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercatat memiliki alokasi Rp 18 miliar namun upaya percepatan Realisasi Dana Dekonsentrasi di instansi tersebut masih nol persen.
Kepala Disnakertrans Sulteng, Muh. Syahrul Syam, berkilah bahwa keterlambatan ini dipicu oleh gangguan teknis pada aplikasi milik kementerian yang memakan waktu perbaikan selama dua minggu.
“Kita sudah dikasih sama pusat cukup besar anggaran dekon dan pembantuan kurang lebih Rp 55 miliar, tolong dipergunakan sebaik mungkin,” kata Novalina, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
